Fasilitator Aktivis

Dopri Walaupun saya sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa bantuan tunai PKH tidak pernah membuat orang tergantung namun ada saja beberapa pihak yang masih menyatakan demikian. Yang lebih mengherankan tuduhan ini justru berasal dari orang-orang yang memiliki posisi sebagai pendamping dengan kementrian yang berbeda. Hal ini bisa di mengerti dan pada kesempatan ini saya mau pastikan lagi bahwa bantuan PKH tidak pernah membuat orang tergantung. Kalaupun tuduhan ini adalah bagian dari strategi untuk mencari simpati masyarakat maka serangan membabi buta ini tidak mengatasi masalah. Karena serangan tersebut tidak tepat sasaran. Sebab kalau masalah kurang partisipasi masyarakat dalam kegiatan di bidang pendampingan anda bukan karena ada tidaknya "BANTUAN". Minimnya partisipasi masyarakat justru berkaitan dengan metode yang digunakan pendamping. Maka yang harus dievaluasi adalah metode dan strategi dalam pendampingan. Dengan demikian nyambung dan ada jalan

Sejak tahun 2007 Program Keluarga Harapan sudah mulai di jalankan di Indonesia. Program yang menitik beratkan pada pemberian bantuan tunai bersyarat ini awalnya banyak dilihat sebelah mata oleh beberapa pihak. Dokpri Komentar seperti "PKH hanya menciptakan ketergantungan dalam masyarakat" adalah hal biasa yang paling sering terdengar. Tentu saja kalangan yang memberikan komentar negatif ini bukan tanpa alasan. Mereka bercermin pada kegagalan program pemberian bantuan dana yang lalu, misalnya: kegagalan program Inpres Desa Tertinggal, Bantuan Langsung Tunai dan berbagai program lainnya. Untuk kasus kegagalan program IDT maupun program BLT tentu harus diakui secara bersama. Namun bukan berarti mengeneral kegagalan tersebut sebagai kegagalan PKH juga. PKH dalam pelaksanaannya malah sudah belajar dari hal-hal tersebut. Ada beberapa inovasi dalam rangka mengantisipasi kegag alan tersebut. Penyaluran secara non tunai, alokasi dana untuk belanja pendidikan, ke

Program Keluarga Harapan merupakan program strategis nasional dalam rangka menangani kemiskinan yang ada di Indonesia.  Dokpri PKH dalam pelaksanaannya di jalankan oleh tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) PKH yang direkrut oleh kementrian sosial.  SDM PKH bertugas untuk memastikan pelaksanaan program strategis berjalan sesuai dalam prosesnya. Selain itu SDM PKH bertugas untuk memastikan semua bisnis proses PKH berjalan. Dalam menjalankan tugas diatas SDM PKH diharapkan menjadi bagian dari solusi penanganan kemiskinan. SDM PKH menjadi bagian dari solusi dalam menangani kemiskinan tentu saja tidak mudah. Ada berbagai persoalan yang harus diteliti, dipelajari dan dianalisa secara baik. Hal-hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab dari SDM dalam menemukan solusi. Kalaupun secara pribadi tidak mampu untuk mencari solusi maka bisa berkordinasi dengan sesama SDM mulai dari tataran Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Kalau belum menemukan solusi juga maka bisa membawa persoalan